PEMILU AMAN, RAKYAT NYAMAN

PEMILU AMAN, RAKYAT NYAMAN

Pemilu Presiden yang akan diselenggarakan pada 9 Juli nanti menjadi pesta demokrasi akbar rakyat Indonesia. KPU telah menetapkan hanya ada dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung dalam pilpres kali ini, yaitu pasangan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Banyak dukungan telah digalang oleh tim sukses masing-masing calon dan banyak pula ormas-ormas, kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang menyatakan dukungannya terhadap salah satu calon. Para pendukung baik fanatik maupun yang hanya simpatik membela dan menyuarakan keunggulan masing-masing calon yang didukungnya.

Suhu politik menjelang pilpres 2014 ini menjadi sangat tinggi, ditambah beberapa kampanye negative dari masing-masing pasangan calon ditujukan untuk pasangan calon lain. Dalam suasana demokrasi hal ini menjadi hal yang biasa, tetapi yang perlu diwasapadai adalah potensi konflik yang terjadi pada konstelasi pilpres 2014.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai, 40 hari menjelang Pilpres 2014, situasi dan kondisi di masyarakat kian terbelah di antara dua pasangan capres dan cawapres, Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Eskalasi sosial politik menjelang Pilpres 2014 terlihat lebih panas ketimbang pilpres-pilpres sebelumnya. Hal ini disebabkan hanya ada dua 
pasangan calon."Sehingga "perang terbukanya" lebih nyata dan tajam. Dalam kondisi seperti ini Polri perlu membuat atau mengupdate peta situasi kamtibmas teraktual. Sehingga Polri bisa memetakan daerah-daerah potensial terhadap ancaman kamtibmas maupun ancaman konflik sosial menjelang maupun sesudah Pilpres 2014," Ketua Presidium IPW, ungkap Neta S Pane dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Jumat (30/5/2014).

Potensi ancaman konflik sosial yang sudah terlihat belakangan ini terjadi di ibukota Jakarta dan Jogjakarta. Di Jakarta, Posko Relawan Jokowi-JK di Setiabudi dan baliho bergambar Megawati di Duri Pulo dibakar orang tak dikenal, beberapa hari lalu. 

Di Jogja, aksi demo mahasiswa menentang pencalonan Prabowo-Hatta berlangsung ricuh dan Kamis (29/5/2014) malam rumah pimpinan Relawan Jokowi-JK Jogjakarta Julius Felicianus diserang orang tak dikenal. Julius sendiri luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit.

"IPW melihat sejumlah daerah mulai menunjukkan suhu politiknya meninggi, yakni Aceh, Sumut, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jogja, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulteng, NTB, Kalbar, dan Papua. Apa yang terjadi di Jakarta dan Jogja adalah bibit-bibit konflik dan gambaran bahwa Pilpres 2014 akan panas dengan konflik-konflik horizontal antar pendukung capres," ungkap Neta S Pane.

Pernyataan yang disampaikan oleh Neta S. Pane setidaknya menjadi peringatan dini, tidak hanya bagi pihak pemangku kewajiban tetapi juga bagi rakyat pada umumnya. Hal ini dikarenakan masyarakat belum memiliki sistem pencegahan konflik yang selama ini dilakukan adalah penanganan konflik oleh pihak berwajib/Kepolisian.

Situasi pilpres akan menjadi konflik horizontal jika penyelenggara Pemilu (KPU ataupun Bawaslu) tidak netral. Masalah-masalah yang terjadi dalam KPU pun masih banyak. Seperti penetapan DPT yang masih bermasalah. Jika sedikit saja penyelenggara Pemilu terindikasi tidak netral (bermasalah) di dalam suatu wilayah maka massa pasangan calon yang merasa dirugikan akan berpotensi menyebabkan konflik.

Dilansir dari Koran Sindo online (12/5) Awalnya MK menyebutkan jumlah perkara yang diajukan parpol dan calon anggota DPD hanya 702. Namun setelah dilakukan validasi mendalam terhadap seluruh berkas permohonan, ternyata jumlah gugatan mencapai 767 perkara. ”Perkara yang diajukan parpol maupun perseorangan dalam buku registrasi perkara konstitusi, sebanyak 767. Rinciannya, 735 perkara yang diajukan parpol, dan 32 perkara oleh calon DPD,” kata Hamdan Zoelva Ketua MK

Berita ini terkait perkara pemilu Legislatif 9 April lalu. Tidak menutup kemungkinan jika perkara gugatan MK yang banyak ini berulang pada pilpres 9 Juli mendatang. Ditambah lagi pernyataan komisioner KPU yang dilansir dari Kompas.com

Komisioner KPI Idy Muzayyad menyebut ada dua stasiun televisi berita terindikasi menayangkan berita secara tidak berimbang terkait dua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden. Surat peringatan sudah dilayangkan.

“Yang cenderung parah TV news. Ada dua TV news yang memiliki afiliasi politik yang berbeda,” ujar Idy saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (31/5/2014). “Metro TV memberitakan Jokowi, TV One memberitakan Prabowo, itu silakan. Tapi kan harus proporsional.”

Sentimen-sentimen negative dan positif terus diwacanakan oleh timses masing-masing capres yang pasti akan tidak berimbang. Sebagai masyarakat kita harus cerdas memilih informasi dan juga bolehlah kita mendukung salah satu pasangan capres tetapi yang perlu diingat adalah siapapun yang terpilih, rakyatlah yang harus menang, jangan mudah terprovokasi, kita adalah saudara sebangsa dan setanah air.

Perlu diwasapadai juga adalah isu SARA yang cukup sensitif. Isu ini berpotensi menjadikan pemicu konflik horizontal jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai masyarakat yang entah peduli atau tidak pada politik negeri ini harusnya memahami tentang potensi-potensi konflik ini. Pemahaman ini penting agar masyarakat terhindar dari provokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan negeri ini tidak aman. Di satu sisi, ketika konflik terjadi maka akan ada banyak orang yang tidak tahu menahu akan ikut menanggung akibatnya. Kerusuhan 1998 setidaknya dapat menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini, setidaknya dalam mencegah agar tidak terjadi lagi.

Mari kita bersama-sama menahan diri, tidak mudah terprovokasi dan mengkampanyekan PEMILU DAMAI, PEMILU AMAN, SIAPAPUN PRESIDENNYA RAKYATLAH YANG HARUS MENANG.

Merdeka!